MEDIA KITA

Kalimantan terkenal sebagai salah satu pulau terkaya di Indonesia. Dari sektor kehutanan misalnya, hasil hutan terutama kayu, menyumbang tinggi pada pendapatan nasional. Berbagai kekayaan tambang dan mineral lain seperti minyak, gas, emas dan batubara juga menghiasi pulau ini. Namun sayang, kemiskinan di pulau ini masih tercatat cukup tinggi. Data 2004 dari berbagai sumber menunjukkan angka kemiskinan di masing-masing propinsi berkisar antara 12 – 30% dari total jumlah penduduk di tiap propinsi.

Sebagai respon dari isu kemiskinan di Kalimantan, berbagai upaya dan cara telah dirintis oleh berbagai pihak untuk peningkatan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Program Kehutanan Multipihak atau Multistakehoder Forestry Program di Kalimantan misalnya, berfokus pada pengembangan usaha kecil masyarakat dan unsur-unsur pendukungnya untuk meningkatkan penghidupan masyarakat miskin sekitar hutan. Program-program yang dijalankan oleh banyak Lembaga Swadaya Masyarakat di pulau ini juga banyak yang bertujuan untuk memberi derajat hidup yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan. Singkatnya, telah banyak program penguatan masyarakat miskin yang dirintis dan dilakukan.

Saat menjalankan berbagai program di lapangan, patut disadari isu keberlanjutan merupakan isu penting yang seringkali menjadi titik lemah keberlangsungan program yang telah dijalankan. Banyak program penguatan masyarakat miskin tergantung dari ada tidaknya donor. Donor berhenti, program tersebut juga mati. Padahal, program tersebut baru berjalan, misalnya. Selain itu, dan ini yang lebih penting, keberlanjutan juga bisa menjadi tanda berhasil tidaknya penguatan yang dijalankan bersama komunitas di suatu tempat. Lembaga pendukung dan komunitas memiliki daya sendiri pada saat mereka sudah mulai lepas dari donor luar. Keberlanjutan dan keberdayaanpun menjadi dua sisi dari mata uang.

Beberapa lembaga dan kelompok masyarakat di Kalimantan secara cerdas sudah melakukan beberapa upaya keberlanjutan dan keberdayaan. Credit union menjadi contoh yang menarik. Di Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur misalnya, beberapa kelompok masyarakat mulai melakukan rintisan kemandirian sendiri dengan cara mengelola usahanya secara lebih baik dan tertata. Lembaga keuangan yang bisa mendukung modal dan menjadi tempat penyimpan keuntungan menjadi dibutuhkan. Credit Union pun didirikan dan mulai berkembang. Mulai beroperasi sejak Agustus 2006, dalam dua bulan paling tidak lembaga ini memiliki aset sekitar Rp 40 juta.

Contoh lain adalah kelompok usaha petani rotan di Kutai Barat yang bekerja bersama Yayasan Sistem Hutan Kemasyarakatan (SHK) Kalimantan Timur. Saat membutuhkan suntikan modal, Credit Union Sempekat Ningka Olo (CUSNO) yang ada di sekitar menjadi pendukung. Tidaklah heran karena CUSNO yang didirikan oleh para petani dan masyarakat Kutai Barat dengan dukungan SHK Kaltim memiliki aset yang lumayan mencengangkan. Lembaga yang didirikan Juli 1999 ini sampai dengan Agustus 2006 memiliki aset Rp 6,7 milyar dan anggota lebih dari 1700 orang.

Contoh menarik lainnya adalah Credit Union di wilayah Dayak pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan yang didirikan November 2002. Meski terletak jauh di pelosok yang tinggi, Credit Union Bintang Karantika Meratus memiliki lebih dari 600 anggota dan beroperasi di lebih 70 balai atau kampung adat Dayak Meratus. Asetnya sampai Oktober 2006 tercatat lebih dari Rp 2 milyar. Keberadaan lembaga keuangan ini dirasa telah banyak menolong masyarakat asli di sini, baik bagi yang membutuhkan uang di masa sulit, untuk sekolah anak maupun penambah modal usaha.

Di masa depan, perkembangan credit union yang berlangsung manis di banyak tempat di Kalimantan ini bisa jadi cikal bakal Community Foundation (CF) yang kuat. Dana solidaritas atau dana-dana sejenis di beberapa credit union, jika dikumpulkan bisa menjadi modal awal bagi foundation tersebut. Credit union tetap melayani simpan pinjam dengan nilai tambah pengumpul dana bagi CF. Sementara itu, CF bisa menjadi pengelola dan penyalur hibah bagi kegiatan-kegiatan penguatan dan pengembangan masyarakat. Sudah tentu, CF mesti dikelola secara transparan dan profesional dan diawasi oleh masyarakat pemberi dana dan pihak-pihak lain terkait.

Bayangkan, betapa menariknya, jika upaya penguatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Kalimantan dilakukan sendiri secara bergotong royong, dari dana masyarakat itu sendiri. Program penguatan tidak lagi banyak bergantung pada donor luar, pemberdayaanpun bisa lebih terjamin. Mungkinkah ini bisa terwujud?