Pajak Progresif Untuk Mobil Pribadi
>Oleh : Team Pemberitaan Smart FM
Tahun depan pajak progresif mobil pribadi akan dimulai. Sudah terlambat meskipun belum sangat terlambat. Kita sebut terlambat karena jalan-jalan raya sudah terlanjur seperti ini. Kebiasan berkendaraan secara pribadi ssudah kepalang berakar dalam dan mobil sudah kepalang dianggap lebih dari sekadar kendarana pribadi: ia juga simbol status sosial dan selebihnya adalah alat investasi. Memiliki mobil adalah juga modal yang dianggap berlikuiditas tinggi.
Maka jadilah jalan raya di kota-kota besar berwajah seperti ini. Banjir mobil setiap kali. Ratusan ribu mobil dan jutan motor baru memenuhi jalan raya di kota-kota besar Indonesia setiap tahunnya. Dan sebagaimana galibnya keterlambatan, jika undang-undang ini diberlakukan, akan ada kesakitan sosial sebagai akibatnya. Akan ada mata rantai yang akan teramputasi. Bursa mobil baru akan mendapati tantangan berat, bursa mobil bekas akan berubah statusnya sebagai barang rongsok, dan begitu banyak mobil akan menjadi sampah. Ya, bahkan teknologi limbah mobil belum kita siapkan sementara calon-calon sampahnya sudah deras berdatangan.
Tetapi Indonesia memang tidak lagi punya pilihan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, jumlah mobil pribadi telah mencapai taraf keterlaluan. Di halaman parkir Gedung Dewan sendiri, tempat undang-undang ini digodok dan diputuskan, sudah sulit dibedakan lagi antara pelataran parkir dan showroom mobil, mewah pula. Artinya kecenderungan memakai mobil sebagai gengsi sosial terjadi di mana-mana tak terkecuali di Gedung Dewan dan kantor-kantor lembaga tinggi negara. Artinya lagi, mobil sebagai alat euforia diperagakan oleh siapa saja, baik oleh para pemimpin juga oleh masyarakatnya. Karenanya, bukan lagi anjuran yang diperlukan melainkan aturan hukum dan keputusan politik. Tegasnya, Indonesia sudah saatnya membatasi mobil pribadi dan pajak progresif hanya salah satu caranya.
Pajak itu meningkat ketinggiannya dari mobil pertama ke mobil ke dua dan sterusnya. Makin banyak sebuah keluarga memiliki mobil pribadi, makin besar sumbangan pajaknya kepada negara. Tentu akan muncul masalah, pemilik yang sama, bisa mengatas namakan mobilnya kepada banyak nama demi menghindari pajak. Tetapi biarlah masalah itu dicarikan jalan keluarnya. Yang jelas, target untuk mengendalikan mobil pribadi, juga sepeda motor, adalah soal yang tak bisa ditawar lagi.
Tahun depan pajak progresif mobil pribadi akan dimulai. Sudah terlambat meskipun belum sangat terlambat. Kita sebut terlambat karena jalan-jalan raya sudah terlanjur seperti ini. Kebiasan berkendaraan secara pribadi ssudah kepalang berakar dalam dan mobil sudah kepalang dianggap lebih dari sekadar kendarana pribadi: ia juga simbol status sosial dan selebihnya adalah alat investasi. Memiliki mobil adalah juga modal yang dianggap berlikuiditas tinggi.
Maka jadilah jalan raya di kota-kota besar berwajah seperti ini. Banjir mobil setiap kali. Ratusan ribu mobil dan jutan motor baru memenuhi jalan raya di kota-kota besar Indonesia setiap tahunnya. Dan sebagaimana galibnya keterlambatan, jika undang-undang ini diberlakukan, akan ada kesakitan sosial sebagai akibatnya. Akan ada mata rantai yang akan teramputasi. Bursa mobil baru akan mendapati tantangan berat, bursa mobil bekas akan berubah statusnya sebagai barang rongsok, dan begitu banyak mobil akan menjadi sampah. Ya, bahkan teknologi limbah mobil belum kita siapkan sementara calon-calon sampahnya sudah deras berdatangan.
Tetapi Indonesia memang tidak lagi punya pilihan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, jumlah mobil pribadi telah mencapai taraf keterlaluan. Di halaman parkir Gedung Dewan sendiri, tempat undang-undang ini digodok dan diputuskan, sudah sulit dibedakan lagi antara pelataran parkir dan showroom mobil, mewah pula. Artinya kecenderungan memakai mobil sebagai gengsi sosial terjadi di mana-mana tak terkecuali di Gedung Dewan dan kantor-kantor lembaga tinggi negara. Artinya lagi, mobil sebagai alat euforia diperagakan oleh siapa saja, baik oleh para pemimpin juga oleh masyarakatnya. Karenanya, bukan lagi anjuran yang diperlukan melainkan aturan hukum dan keputusan politik. Tegasnya, Indonesia sudah saatnya membatasi mobil pribadi dan pajak progresif hanya salah satu caranya.
Pajak itu meningkat ketinggiannya dari mobil pertama ke mobil ke dua dan sterusnya. Makin banyak sebuah keluarga memiliki mobil pribadi, makin besar sumbangan pajaknya kepada negara. Tentu akan muncul masalah, pemilik yang sama, bisa mengatas namakan mobilnya kepada banyak nama demi menghindari pajak. Tetapi biarlah masalah itu dicarikan jalan keluarnya. Yang jelas, target untuk mengendalikan mobil pribadi, juga sepeda motor, adalah soal yang tak bisa ditawar lagi.
MEDIA KITA sesudahnya
MEDIA KITA sebelumnya
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar